Sopir Angkot Kembali Berunjuk Rasa

KARAWANG,(Background)-
Ratusan sopir angkutan perkotaan trayek No. 39 jurusan Cikampek-Johar-Talagasari, kembali berunjuk rasa ke Gedung DPRD Kab. Karawang. Mereka menuntut agar SK Bupati tertanggal 11 September mengenai pemberlakuan trayek angkot No. 39 hanya sampai di Terminal Klari, ditinjau ulang.

''Alasannya dengan SK Bupati tersebut, para sopir sangat dirugikan. Apalagi SK-nya berlaku sampai tahun 2011. Belum lagi pengusaha angkot No. 39 ini telah membayar izin trayek sebesar Rp 20 juta," jelas koordinator sopir angkot No. 39, Hendayana didampingi Ketua LSM Lodaya, Nace Permana di halaman Gedung DPRD, sebelum diterima anggota DPRD Karawang, Kamis (17/9).

Menurut Hendayana, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya SK Bupati tersebut. Selain telah membayar izin trayek Rp 20 juta, para sopir juga tidak bisa bergerak lagi karena angkot No. 39 yang melayani sejumlah trayek semuanya berhenti di Terminal Klari yang belum memadai.

Setelah berorasi di halaman Gedung DPRD, para sopir angkot tersebut diterima dua anggota DPRD Kab. Karawang, Ace Sopyan dan Suherman didampingi Kepala Bidang Angkutan Dishub Kab. Karawang, Dede S. dan Kasi Terminal Klari, Kusnadi di ruang rapat DPRD Karawang.

Dalam kesempatan itu, para sopir mengajukan berbagai alasannya meminta agar SK Bupati dicabut kembali. "Bukan hanya ditinjau ulang, SK Bupati tersebut harus segera dicabut, karena sudah jelas sangat merugikan sopir angkot," kata Hendayana.

Sementara itu, Kabid Angkutan, Dede di hadapan para sopir mengatakan, sesuai dengan aturan yang berlaku, trayek No. 39 ini dinormalisasikan dan harus berhenti di Terminal Klari, karena sudah merupakan keputusan Bupati.

Sementara Ace Sopyan, anggota DPRD Karawang yang hadir dalam dialog tersebut mengaku sangat menyayangkan dialog yang tidak dihadiri Kadishub Kab. Karawang.

"Kalau dari Dishub hanya dihadiri stafnya ,sia-sia karena staf Dishub 'kan tidak bisa mengambil keputusan," tegas Ace.

Hingga siang, Kadishub Karawang yang katanya akan datang ternyata tidak hadir juga dalam dialog tersebut. Namun ada yang menggembirakan para sopir. Dishub akhirnya mengeluarkan kebijakan memperbolehkan angkot No. 39 beroperasi sampai Johar mulai hari ini, (Jumat, 18/9)
Yhoga Deviant

LSM Lodaya Tuding Pemkab Selewengkan Anggaran

LSM Lodaya Karawang menuding Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyalahgunakan anggaran untuk pembayaran lampu penerangan jalan umum. Menurut LSM tersebut, dalam alokasi anggaran tersebut terdapat pula pembayaran listrik untuk gedung dan fasilitas pemerintahan.

Ketua LSM Lodaya Karawang, Nace Permana mengatakan, tagihan pembayaran dari PLN Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Karawang untuk pembayaran lampu PJU (penerangan jalan umum) per April lalu mencapai Rp 848.172.008.

Dari tagihan untuk PJU itu, terdapat tagihan pembayaran gedung dan fasilitas pemerintahan, seperti tagihan listrik kantor-kantor kecamatan, gedung DPRD, perkantoran pemerintah daerah, Masjid Agung, rumah dinas bupati, terminal bus, dan lain-lain. "Kami menilai itu adalah penyalahgunaan anggaran, karena alokasi anggaran untuk PJU termasuk pula untuk pembayaran gedung dan fasilitas pemerintah," kata Nace di Karawang (19/5).

Dikatakannya, tagihan PLN Karawang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk PJU saja hanya mencapai Rp 704.168.495 pada April lalu. Tetapi, jumlah tagihannya membengkak hingga Rp 848.172.008, karena ditambah dengan tagihan listrik gedung-gedung dan fasilitas pemerintah.

"Tagihan listrik dari PLN untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintah yang masuk pada alokasi pembayaran lampu PJU April lalu mencapai Rp 144.003.513. Jadi, tagihan untuk PJU mencapai Rp 848.172.008 pada April lalu. Seharusnya, pembayaran listrik untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintah itu di luar alokasi tagihan listrik PJU," katanya.

Dugaan penyalahgunaan alokasi pembayaran lampu PJU itu diketahui setelah LSM Lodaya Karawang meminta penjelasan ke PLN APJ Karawang, karena dari 3.517 PJU yang ada di Karawang, tagihan dari PLN untuk PJU mencapai Rp 704.168.495. Tetapi, alokasi anggaran di Pemkab Karawang untuk pembayaran PJU Rp 848.172.008.

"Awalnya, kami mengira ada pembengkakan alokasi anggaran pembayaran PJU di Pemkab Karawang. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata pembayaran listrik untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintah juga ditanggung dari alokasi pembayaran PJU," katanya.

PT. KSS di Tutup Sementara Karena di Protes Warga yang di Bantu LSM Lodaya

Karawang,Background- PT Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS) akan ditutup sementara setelah dianggap tidak memenuhi kesepakatan dengan warga Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan dan Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tempat perusahaan itu beroperasi.

"Sesuai dengan keinginan warga, untuk sementara PT KPSS tidak akan beraktivitas mulai 15 Mei nanti. Selama tidak beraktivitas itu, pihak PT KPSS akan memberbaiki sekitar pabrik dan memenuhi keinginan warga," kata Asisten Daerah I Pemkab Karawang, Saleh Effendi

Pihak perusahaan sudah menyanggupi untuk tidak beraktivitas sementara mulai 15 Mei. Perusahaan itu menolak memberhentikan operasi hari ini karena masih ada bahan baku yang harus dihabiskan.

PT KPSS juga bersedia untuk memenuhi tuntuan warga yang berada di sekitar perusahaan itu, seperti memperbaiki cerobong, memperbaiki mesin-mesin pabrik, dan memenuhi tuntutan warga lainnya, kata Saleh.

Menurut dia, operasional perusahaan tersebut ditutup sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan, dan baru boleh beroperasi kembali bila tuntutan warga dipenuhi, seperti perbaikan cerobong asap agar tidak terjadi pencemaran udara, dan lain-lain.

Warga setempat yang bekerja di PT KPSS, kata Saleh, akan tetap mendapatkan gaji setiap bulan sesuai kesepakatan rapat tertutup antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah setempat, Rabu siang.

"Petugas Dinas Kesehatan Karawang juga akan turun ke daerah yang dekat dengan perusahaan, untuk memberi pengobatan gratis, karena ada kemungkinan akan banyak warga yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran udara dari perusahaan itu," kata Saleh.

Pada Rabu pagi tadi, puluhan warga Karawang bersama LSM Lodaya Karawang berunjuk rasa di kantor Pemkab Karawang, mendesak penutupan PT KPSS yang dinilai tidak menjalankan kesepakatan dengan masyarakat setempat.

Pengunjuk rasa dari Desa Taman Mekar dan Desa Wanajaya itu kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Mereka berorasi secara bergantian, membentangkan spanduk, dan membawa keranda mayat sebagai pertanda matinya nurani pemerintah daerah.

"PT KPSS telah melanggar hasil kesepakatan yang disaksikan perwakilan pemerintah daerah dan Ketua DPRD Karawang, Karda Wiranata, sekitar enam bulan lalu, saat kami berunjuk rasa," kata Ketua LSM Lodaya Karawang, Nace Permana.

Dikatakannya, warga dua desa itu menuntut pemerintah daerah setempat menutup pabrik itu karena warga merasa dirugikan dengan aktivitas PT KPSS akibat polusi udara yang ditimbulkan yang menyebabkan banyak debu masuk ke rumah warga.

Menurut dia, diantara permasalahan PT KPSS itu ialah ketinggian cerobong asap power plant yang diperkirakan kurang dari 20 meter sehingga tidak sesuai standar yang disyaratkan dalam undang-undang yang berlaku.

Tenaga kerja di perusahaan itu juga tidak didaftarkan dalam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan adanya pembuangan limbah batu bara dan longsoran di bagian belakang pabrik. Hal itu mengakibatkan tersumbatnya aliran sungai Cikereteg.

"EVALUASI TERHADAP SATPOL PP HARUS LEBIH di TINGKATKAN"

Karawang,12/04,Evaluasi kinerja dan fungsi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya diharapkan lebih ditingkatkan agar keberadaan mereka memberikan dampak nyata dalam penegakan Perda dan pengamanan.

"Saya kira perlu ditingkatkan lagi evaluasi tentang keberadaan Satpol PP itu. Baik evaluasi kinerja personel, maupun tugas dan fungsinya, sehingga ke depannya Satpol PP bisa lebih baik lagi," kata Ketua LSM Lodaya Karawang, Nace Permana, di Karawang, Sabtu.

Dikatakannya, hampir di setiap daerah, tindakan Satpol PP seperti penggusuran, operasi pedagang kaki lima, operasi minuman keras, dan lain-lain, berjalan dengan adu fisik, padahal, yang dihadapinya hanya masyarakat biasa.

"Dalam praktiknya tugas Satpol PP banyak yang menyimpang. Harusnya menciptakan ketertiban umum, justru Satpol PP sendiri yang memicu terjadinya kerusuhan atau kericuhan," kata Nace.

Atas hal itu, perlu adanya pembenahan Satpol PP secara luas, seperti pembenahan manajemen dan melakukan pembinaan terhadap seluruh personel Satpol PP. Sehingga, keberadaan Satpol PP benar-benar membantu pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan mampu menjaga ketertiban umum.

"Ke depan, diharapkan Satpol PP tidak hanya mengandalkan fisik dalam menjalankan tugas-tugasnya, apalagi menonjolkan arogansinya saat melakukan tugasnya," kata Nace.

Pagelaran Tari Jaipong di Karawang

Karawang – Tari jaipong yang disebut-sebut sebagai pangkal dari munculnya istilah goyang Karawang, ternyata perkembangannya di Karawang sendiri kini sangat memprihatiankan, ditengah desakan kesenian modern yang dari hari ke hari lebih diminati khususnya oleh para remaja. Hal ini, bisa dilihat dari semakin minimnya acara atau pagelaran jaipongan terutama dalam acara-acara hajatan yang kalah pamor dibandingkan organ tunggal, dangdut dan kesenian modern lainnya.

Berangkat dari keprihatinan terhadap semakin pudarnya kesenian yang ada di Kararawang, khususnya jaipongan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lodaya bekerjasama dengan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Dept. Dalam Negeri, pada rabu (10/12) kemarin menggelar sebuah hajatan di GSG (Gor) Panathayudha, bertajuk Lomba Tari Jaipongan Kabupaten Karawang.

Diikuti sekitar 40 peserta yang berusia rata-rata berusia 14 tahun (remaja), acara ini menjadi sebuah ajang pembuktian,  bahwa jaipongan belum punah di Karawang, karena masih ada penggemarnya, dan yang terpenting lagi adalah masih ada pihak yang peduli untuk melestarikannya. Setidaknya, keikutsertaan 40 orang remaja putri yang berasal dari Karawang dan juga beberapa diantaranya juga berasal dari daerah lain, seperti Purwakarta, Bogor, Jakarta dan sekitarnya ini menjadi sebuah bukti.

“Kalau kita tidak benahi, tidak dipelihara dan tidak dilestarikan, mungkin suatu saat jaipongan hanya menjadi catatan sejarah saja. Karena, memang selama ini pelaku-pelaku seni di daerah ini kurang mendapat tempat, peminatnya jarang. Selain itu, masyarakat pun lebih menyukai kesenian modern dibanding kesenian daerah,”  ujar Nace Permana, Ketua LSM Lodaya sekaligus ketua pelaksana acara, menjelaskan maksud diadakannya pagelaran ini.

Nace berharap, lomba jaipongan ini dapat ikut membantu dalam mengembalikan kecintaan masyarakat terhadap seni budaya yang ada di daerahnya, khususnya jaipongan. Dengan harapan itulah, kemudian Ia dan panitia acara ini menggelar perlombaan ini di lokasi terbuka di Halaman GOR panathayuda, dari pagi hingga malam hari.

“Kami sengaja tidak mengadakan di dalam gedung, supaya kesannya tidak eksklusif, sehingga masyarakat dapat menonton dengan bebas,” terang Nace yang juga mengatakan bahwa para peserta lomba ini tidak dipungut biaya.

Selain merupakan reaksi postif terhadap semakin pudarnya kesenian jaipongan, acara ini juga dimaksudkan untuk memperingati hari sumpah pemuda dan HUT Karawang ke 375, yang walaupun sudah lewat namun semangatnya tentunya akan terus ada, dan terbukti diterjemahkan dari ditentukannnya bahwa peserta lomba adalah yang berusia maksimal 25 tahun, yang dimaksudkan juga sebagai ajang regenerasi dari para seniman yang sudah senior.

Menanggapi adanya konotasi negatif yang melekat pada tari jaipong dan goyang Karawang, Nace mengakui bahwa hal itu memang benar adanya, namun setidaknya Ia dan rekan-rekannya di LSM dan juga Dewan Kesenian Karawang, berharap bahwa lambat laun anggapan itu akan pudar, dan dengan adanya langkah nyata dalam melestarikannya akan mengembalikan citra goyang Karawang dalam arti yang positif.

“Kami disini ingin membuktikan bahwa goyang Karawang bukan hanya dengan geolnya saja, bukan dengan giteknya saja, tapi ada sebuah unsur seni yang sangat luar biasa. Dan mungkin kalau konotasi itu kita rubah, goyang karawang ini adalah goyangnya para pejuang di Karawang sehingga bisa menggoyang Indonesia, itulah inti sebenarnya goyang Karawang,” harap Nace.

Gairah Peserta

Para peserta lomba, tampil secara bergiliran, masing-masing menunjukan kebolehannya dalam tari jaipong dalam satu lagu atau kawih yang dinyanyikan dan diringi para seniman Karawang diatas panggung, dihadapan para juri yang juga seniman dan budayawan Karawang. Adapun yang dinilai dalam lomba ini diantaranya adalah pada unsur wiraga (gerakan), wirasa (penghayatan), wirahma (kesesuaian) dan harmoni.

Menurut keterangan panitia, rata-rata para peserta adalah mereka yang mengikuti sanggar kesenian di daerahnya masih-masing. Namun, selain itu banyak juga beberapa diantaranya yang otodidak dan hanya bermodalkan keaktifannya pada kegiatan ekstrakulikuler di sekolahnya masing-masing.

Salah satu peserta yang tidak berasal dari sanggar adalah Bella Dawanti (13). Bella, yang sekolah  di SMP 1 Cikampek, menuturkan bahwa Ia sangat berantusias terhadap lomba ini. Gadis manis yang didampingi ibunya ini, merasa bangga karena dapat ikut andil dalam melestarikan kesenian yang sudah mengakar di Karawang ini. Walaupun bukan berasal dari keluarga seniman dan tidak mengikuti sanggar secara khusus, cewek yang pernah menjadi juara 2 dalam lomba jaipongan tingkat SMP di Karawang ini, juga sering mengikuti lomba-lomba serupa bahkan sejak kelas 6 SD.

Berbeda dengan Bella, peserta lainnya seperti tiga orang peserta dari Purwakata, Herlin Septiani (12), Anissa Zikri (13) dan Linda Sukmawati (12), mengungkapkan bahwa mereka bertiga adalah tergabung dalam sanggar seni di Purwakarta. Ketiga gadis belia yang masih duduk dibangku SMP ini juga sangat berantusias untuk ikut melestarikan kesenian jaipongan.

“Kan jarang anak-anak seumuran saya, nari tarian kayak gini, kebanyakan kan modern, jadi bagus buat ngamumule budaya Sunda,” ujar Herlin dengan senyumnya yang manis.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa remaja seumur Bella, Herlin dan para peserta lainnya, saat ini lebih tertarik kepada kesenian modern. Faktor lingkungan, keluarga, gengsi karena tidak mau disebut ketinggalan jaman dan alasan lainnya menjadi penyebab semakin sedikitnya peminat tari Jaipong, baik yang serius maupun untuk sekedar menyalurkan hobi.

Yeyet, warga Karawang yang mendampingi dua orang putrinya, Dea (20) dan Ayunda (12) yang mengikuti lomba ini, menuturkan bahwa dengan adanya lomba tari jaipongan ini, akan memberikan dampak positif khususnya dalam membangunkan warga Karawang yang sudah banyak melupakan kesenian khas daerahnya sendiri.

“Saya lihat di Karawang ini, jarang anak-anak yang mau jaipongan atau seni Sunda. Kebanyakan kan misalnya dance, band. Walaupun itu disesuaikan dengan kita, tapi itu kan tetap produk luar. Tapi kalau jaipongan itu kan asli dari Karawang juga (sunda). Tapi kalau orang Karawangnya sendiri tidak mau memajukan ya itu jadi masalahnya,” ujar Ibu tiga anak ini.

Walaupun bukan dari turunan keluarga seniman, Yeyet sendiri sudah mencoba mengenalkan jaipongan kepada kedua putrinya itu sejak kecil, dan juga memasukan keduanya untuk berlatih disalah satu sanggar tari yang ada di Karawang.

Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan orang Karawangnya sendiri, lalu siapa yang harus diandalkan untuk melestarikan kesenian tradisional ini. Seperti itulah mungkin yang ingin diungkapkan panitia, peserta dan para orang tua peserta acara lomba jaipongan ini.

Secara keseluruhan acara ini berlangsung secara meriah, baik dari sisi kemasan acara maupun penonton yang hadir, walaupun cuaca mendung menyelimuti Karawang dihari tersebut.

Lomba ini berakhir pada malam harinya, dengan menempatkan Dewi Suryani (Bogor) sebagai juara I, Citra Nuraeni (Karawang) Juara I  dan Herlin Septiani (Purwakarta) sebagai juara III. Masing-masing, mereka mendapatkan piala dan uang pembinaan sebesar 2,5 juta, 2 juta dan 1,5 juta rupiah. Disamping itu, dipilih juga tiga orang juara harapan, yang diraih oleh Mutia Haslinda (Harapan I), Nia Kurnia (Harapan II) dan Deti Kurnia (Harapan III), yang masing-masing mendapatkan uang pembinaan sebesar 500 ribu rupiah.

Selain lomba, dalam acara ini juga diberikan penghargaan dan plakat kepada sekitar 12 orang seniman Karawang yang sudah dianggap sebagai maestro, yang dianggao berjasa dalam mengembangkan dan mengangkat seni budaya Karawang, tiga diantaranya dalah Dalang Cecep Supriadi, Nini Ijem dan Suanda. Ketiganya adalah seniman yang sudah melanglang buana bukan hanya di dalam negeri, bahkan juga ke manca negara.

Tentunya, melalui ajang seperti ini, diharapkan lahirnya seniman dan seniwati Karawang selanjutnya sebagai penerus eranya Dalang Cecep dkk. Munculnya generasi yang tidak hanya pintar dan mahir berjaipong, tapi juga seperti diungkapkan Nace sebelumnya, bisa menggoyang Karawang dan juga Indonesia dengan hal-hal yang positif, lewat prestasi tentunya.

LSM Lodaya Kecam Pernyataan Tifatul Soal Jaipong

KARAWANG - Adanya pernyataan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengenai tarian Jaipong mengandung unsur tarian erotis dan lahir di tempat maksiat, mendapat reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lodaya Karawang.

Ketua LSM Lodaya Karawang, Nace Permana mengatakan, pihaknya mengecam pernyataan yang mengatakan tarian Jaipong sebagai tarian erotis. Seharusnya, Tifatul Sembiring sebagai pemimpin partai harus bisa menempatkan Jaipong sebagai seni, bukan mengedepankan sisi pornografinya.

"Lahirnya seni daerah di setiap wilayah dijadikan media sebagai alat pemersatu bangsa dan identitas bangsa dalam melawan kaum penjajah di masa lalu," katanya di Karawang, Minggu (15/2/2009).

Bahkan, Nace menilai pernyataan Presiden PKS tersebut terlalu gegabah karena maksiat tidak serta merta disebabkan oleh faktor Jaipong, melainkan masih banyak hal lain yang dianggap lebih parah.

"Yang menjadi pertanyaan kami, sejauh mana peranan PKS sebagai partai dakwah dalam memberantas tempat-tempat maksiat yang nyata-nyata berada di depan kita," tandasnya.

Dia mencontohkan, jika mau memberantas kemaksiatan yang sifatnya erotis, masih banyak hal yang bisa dilakukan PKS. Seperti menertibkan banyaknya wanita yang memakai pakaian seronok dan tidak sesuai norma serta adat yang berlaku. "Dalam peradaban budaya Sunda, Jaipongan memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi bagi masyarakatnya," jelas Nace.

Nace mensinyalir, pernyataan tersebut merupakan sebagai bentuk upaya untuk menaikan citra partai dengan cara mengkambing hitamkan seni budaya dan itu tidak fair. "Pernyataan tersebut sudah menyinggung warga Jawa Barat dan kami menyerukan untuk tidak memilih partai yang mendeskreditkan Jaipongan," tandasnya.
By : Admin

Pagelaran Tari Jaipongan Ajang Pelestarian Budaya Daerah

   Dalam upaya meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap kesenian daerah sehingga terbentuk jiwa generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme dan bangga terhadap potensi daerah dalam mewujudkan pertahanan semesta, LSM Lodaya Karawang telah mengadakan Lomba Tari jaipongan yang diikuti 40 peserta dari Kabupaten Karawang dan Purwakarta, yang berlangsung di out door Gor Panatayudha Karawang (10/12). Kegiatan tersebut bertujuan untuk membina, mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah, serta untuk meningkatkan apresiasi dan kreativitas para seniman dan seniwati kabupaten Karawang sekaligus dalam upaya memberikan hiburan yang segar bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Karawang H. Dadang S. Muchtar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Drs. H. Arifin H. Kertasaputra sangat mendukung, karena

eksistensi seni budaya daerah sebagai sumber kebudayaan nasional yang mengandung nilai kejuangan perlu terus digali, dipelihara dan dibina untuk lebih berperan dalam aktivitas pembangunan yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Daerah.

Bupati optimis dengan adanya even-even seperti ini, memiliki arti penting menumbuhkembangkan tanggung jawab dalam memberikan dan mengarahkan wawasan kebangsaan, sekaligus memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila yang diinterprestasikan dalam dimensi kehidupan. Bupati menegaskan bahwa perhatian dan hasrat masyarakat khususnya LSM Lodaya karawang telah berperan aktif untuk melestarikan seni tari jaipongan yang merupakan bagian dari khasanah budaya bangsa.

Berkenaan dengan itu, Bupati mengharapkan agar pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Karawang, harus tetap dijaga dan dipelihara kelestariannya. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor lingkungan hidup dan sektor terkait lainnya yang saling menunjang dan saling menguntungkan, sehingga dapat memupuk masyarakat untuk mencintai seni budaya asli daerah dan menanamkan jiwa, semangat serta nilai-nilai luhur bangsa, yang pada gilirannya dapat menggairahkan dan menyukseskan program nasional yaitu : Tahun Kunjungan Indonesia (Visit Indonesia Year).

Untuk itu, lanjut Bupati, melalui ajang lomba seni tari jaipongan ini, di harapkan dapat melahirkan para seniman/seniwati yang kreatif sekaligus mampu mempromosikan Kabupaten Karawang dalam berbagai event pertunjukan seni tari jaipongan baik ditingkat regional dan nasional maupun di tingkat Internasional. Kesenian daerah merupakan warisan dari nenek moyang kita yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi sebagai sarana komunikasi dan perekat pemersatu bangsa, namun saat ini cenderung dilupakan oleh masyarakat terutama oleh generasi muda.

Oleh karena itu, imbuh Bupati, sejalan dengan kemajuan kehidupan masyarakat para pengelola kesenian dan seniman Karawang, dituntut secara kreatif dan profesional untuk dapat menyajikan seni tradisional dalam rangka memperkaya khasanah budaya nasional seperti : tari jaipongan, topeng banjet, calung, reog, dan seni tradisional lainnya yang lebih bermutu dengan tidak menghilangkan jati diri dari akar seni budaya aslinya agar semakin menarik dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat.

Merespon keinginan dari Ketua LSM Lodaya mengenai pembangunan Gedung Kesenian, Sekda menjelaskan bahwa keinginan para seniman dan Pengurus DKK untuk memiliki gedung yang representatif, bahwa sejak tahun 2007 hal itu sudah dipikirkan, tetapi karena ada kendala teknis masih belum terwujud, mudah-mudahan tahun 2009 bisa direalisasikan apabila ada kecocokan harga dengan pemilik GOR Sinema yang akan menjual asetnya di Perumnas Telukjambe.

Sedangkan Drs. Darsono dari Dirjen Kesbang Pol Depdargri dalam sambutannya mengatakan bahwa kerjasama Depdagri dengan Masyarakat, LSM dan Ormas lainnya yang berjalan sejak tahun 2005 ditekankan pada upaya pendidikan politik masyarakat dan wawasan kebangsaan untuk lebih mencintai tanah air. Salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dalam upaya melestarikan budaya daerah sekaligus menjaga keutuhan bangsa, karena itu semua seni tradisional termasuk jaipongan harus terus dikembangkan dan dilestarikan sebagai kekayaan dan jati diri bangsa.

Sebelumnya Ketua LSM Lodaya Nace Permana, SE dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya daerah sekaligus aset budaya nasional berupa seni tradisinal jaipongan yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan pencitraan sebagai sarana komunikasi, perekat persatuan dan kesatuan bangsa, agar tetap eksis dizaman modernisasi keseniaan saat ini.

Saat ini, lanjut Nace, seni jaipongan cenderung ditinggalkan oleh generasi muda sehingga pelaku seni jaipongan minim generasi dan tidak menutup kemungkinan apabila tidak ada terobosan dari pemerintah beserta praktisi seni suatu saat hanya tinggal catatan sejarah. Oleh karena itu LSM Lodaya akan terus memberikan pencitraan terhadap seni daerah agar jaipongan bisa mendapat tempat dan sejajar dengan kesenian yang dianggap modern, karena apabila tidak ada yang peduli dan membiarkan jaipongan terkikis zaman tidak menutup kemungkinan nasibnya akan punah dan akan diklaim oelh negara lain seperti seni tradisional Reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia.

Nace mengajak Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk mencintai seni tradisional sekaligus melestarikannya, terutama dengan mendirikan Gedung yang representatif untuk Dewan Kesenian Karawang agar mudah melakukan berbagai aktifitas seni sekaligus melakukan pembinaan bagi para seniman Karawang.

Pengertian LSM

 LSM

Menurut kamus online Wikipedia LSM merupakan organisasi non pemerintah (Non Government Organisation/NGO) yang independent dan mandiri, bukan merupakan “undebouw” dari sebuah lembaga Negara dan pemerintah, partai poltik dan tidak menjalankan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. LSM bekerja atas dasar kesadaran untuk membantu masyarakat atau menghasilkan tujuan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan kata lain kerja-kerja LSM bersifat non profit. Dalam perjalanannya LSM-LSM terspesialisasi bergerak dibidang garapan tertentu. Ada LSM lingkungan, LSM pemberdayaan masyarakat, LSM pertanian, perikanan, LSM hukum, LSM yang bergerak dibidang kontrol kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

LSM didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Keberadaan LSM disamakan dengan

Organisasi masyarakat (ormas) yang berdirinya mengacu pada UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. LSM fungsinya adalah non profit, bukan untuk memperkaya pengurus atau aktivis penggiatnya. Kiprahnya adalah bersifat sosial yang bermuara pada kemanfaatan dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan definisi, fungsi dan kiprahnya tersebut, secara teori keberadaan LSM sangat idealis dan memiliki tujuan yang sangat luhur. LSM merupakan bentuk aktualisasi diri pada orang-orang yang memiliki kepekaan sosial dan ingin menyalurkan diri bagi kemanfaatan orang lain. Dalam perjalannnya keberadaan LSM cukup bias.

LSM HITAM

Untuk mengenali ciri LSM HITAM, bisa dilihat dari orientasi dan kepentingannya
1. Ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan praktis individu dan atau para penguasa.
2. LSM tersebut menjadi instrumen bagi orang-orang yang ingin cari uang.
2. LSM sering menjelma menjadi tukang peras pemerintah dengan bargaining yang dimilikinya.
3. LSM seringpula digunakan sebagai tameng bagi penguasa dalam mengaplikasikan kebijakan yang kontra masyarakat.
4. LSM-pun sering dijadikan underbouw bagi partai politik untuk masuk ke masyarakat dan meraih hati masyarakat.

Apa yang salah dari LSM?

Tak ada yang salah dari LSM. Yang salah adalah oknum yang terdapat pada LSM tersebut. Oknum inilah yang selalu memanfaatkan LSM untuk kepentingan pribadinya. Tak elok kiranya ketika kita men-juidge bahwa LSM adalah “jelek” karena yang jelek itu adalah oknum yang men-disorientasikan tujuan pendirian LSM dan oknum yang menghuni didalamnya.

Memang Kita sadari bahwa tak sedikit LSM yang didirikan sebagai “underbouw” Partai politik atau alat legalitas para penguasa, namun tak sedikit pula LSM yang betul-betul didirikan murni untuk kepentingan masyarakat. Begitupun tak sedikit pula oknum LSM yang memanfaatkan LSM untuk cari uang, namun tak sedikit pula orang-orang yang aktif di LSM dengan tetap idealis berpegang pada tujuan mulia.

LSM PUTIH
LSM PUTIH adalah LSM yang baik yang tanggap dan peka terhadap masyarakat. LSM yang selalu memberikan pencerdasan dan pencerahan kepada masyarakat. LSM yang mampu menjadi bagian dari solusi atas permasalahan rakyat.

Bila ditelaah lebih dalam keberadaan LSM cukup diakui dan dianggap oleh publik. LSM bisa menjadi momok bagi para penguasa yang berprilaku salah. LSM acapkali menjadi pionir yang menjelma menjadi kekuatan massa ketika hak-hak masyarakat termarginalkan. Disamping itu LSM juga bisa menjadi pencerah atau memberikan pencerdasan bagi masyarakat. Bukan menghasut atau memprovokasi masyarakat. LSM bisa turun langssung ke masyarakat, mendekati dan merangkul masyarakat, mengadakan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Kerja LSM memang kerja berat karena non profit. Namun bagi mereka yang terbiasa aktif di LSM atau organisasi, bagi mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, ada sebuah kenikmatan lebih yang tidak tergantikan oleh uang.


UKURANNYA adalah Apakah kiprah dan keberadaannya tersebut betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakati.

Masing-masing berhak untuk menilai. Namun yang pasti, tak ada yang salah dari LSM. Yang salah adalah oknum yang menjadi pengurus dan aktivis penggiat LSM. Mari kita rubah “mind set” berpikir kita bahwa keberadaan LSM sesungguhnya banyak membawa kemanfaatan. Kita bedakan mana LSM yang betul murni membantu masyarakat dan atau LSM yang hanya dijadikan alat bagi keuntungan pribadi saja. Yakinlah bahwa bila LSM kembali ke “khitah” nya maka LSM akan menjelma menjadi katalisator bagi kemajuan masyarakat. Semoga!

pembuatan KTP di Karawang

Kamis, 03 Desember 2009
LSM Lodaya Karawang: Cukup Sampai Kecamatan
BANYAK kalangan menilai pembuatan KTP hingga ke Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (Badukcatpil) dinilai bertele-tele.

Sayangnya, peraturan sudah keburu mengharuskan seperti itu. Padahal,

sebelumnya, ketika birokrasi mengurus KTP hanya sampai kecamatan (juga rawan pungli tapi tak membengkak jika harus sampai ke Badukcatpil, red) paling tidak bisa memangkas lamanya waktu mengurus identitas kependudukan itu. Hal itu juga yang diungkapkan Ketua LSM Lodaya Karawang Nace Permana, ketika dimintai komentarnya sebagai lembaga independen, terkait derasnya keluhan masyarakat Karawang terhadap sistem mengurus KTP seperti sekarang.

Pembuatan KTP dan KK yang begitu panjang prosesnya membuat masyarakat semakin sulit. "Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, di Karawang bukan tambah simpel tapi tambah rumit. Coba kita bayangkan kalau yang membuat KTP dan KK itu Disdukcatpil, sementara yang memohon pembuatan KTP adalah orang Pakis Jaya. Berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Birokrasi seakan-akan dibuat ribet. Jadi sementara daerah lain berlomba-lomba memangkas birokrasi, tapi Karawang malah mempersulit dan memperpanjang birokrasi," tuturnya.

Ia melanjutkan, kenapa pembuatan KTP harus ditandatangani di Disdukcatpil, sementara prosesnya harus melalui desa dan kecamatan. "Kami berpendapat, sudah saja dikembalikan seperti dulu. KTP bisa diselesaikan di Kecamatan, bila perlu hal itu sudah menjadi kewenangan desa. Artinya kenapa harus selesai di desa, karena yang tahu persis kependudukan adalah desa. Kalau dalihnya misalkan Disdukcatpik adalah dinas yang membawahi catatan sipil, padahal sementara ini peranan Disdukcatpil dalam menangani DPT tidak pernah selesai.

Mengingat teknologi yang semakin maju, kenapa tidak dengan sistem single ID. Artinya masyarakat cukup punya satu identitas, tapi identitas tersebut bisa berlaku untuk semua kepentingan, seperti kartu jamkesmas atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kalau karawang malah mempersulit dan memperpanjang proses pembutan KTP, maka hal ini seperti di jaman purba," katanya.

Ormas Islam Ajak Masyarakat Junjung Sikap dan Budaya Jabar

BANDUNG, (Background).-
Sejumlah massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Forum Masyarakat Peduli Pilkada Jabar, dan LSM Lodaya Karawang berunjuk rasa atas hilangnya 2 juta hak suara warga yang tak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2008.

Sebagian massa GMBI berkumpul di sekitar Jln. Laswi, sejak pukul 8.00 WIB, memulai aksi sekitar pukul 10.00 WIB dengan orasi di Jln. Laswi, di mulut Jln. Garut yang menuju kantor KPU Jabar.

Jumlah massa bertambah dengan datangnya kelompok Forum Masyarakat Peduli Pilkada Jabar. Kelompok mengajukan dua poin, yaitu tuntutan agar KPU mendata ulang seluruh warga Jabar yang belum memberikan hak pilih dan menuntut KPU memberikan kesempatan pada masyarakat yang tak tercantum dalam DPT untuk melakukan pemilihan susulan secara terbatas.

Massa bertambah dengan datangnya

anggota Gerakan Pemuda Ka`bah bersama anggota LSM Lodaya Karawang. Orasi pun dilanjutkan dalam keadaan kondusif. Namun, terjadi aksi saling dorong antara massa dengan aparat, yang sempat membuat seorang anggota GMBI jatuh pingsan, meski tidak ada korban luka.

Sekitar pukul 13.00 WIB gelombang massa kembali berdatangan, yakni massa GMBI dari Bekasi dan Karawang. Aksi kembali dilanjutkan sampai berakhir pukul 15.00 WIB.

Jumlah massa pengunjuk rasa di sekitar Jln. Laswi berangsur-angsur surut. Mereka bergerak menuju Posko Agum-Nu`man (Aman) di Jln. Soekarno-Hatta No. 478 Bandung. Di Posko Aman, pukul 17.30 WIB massa bersiap untuk pulang ke daerahnya masing-masing, yaitu Bekasi, Tasikmalaya, dan Garut dengan menggunakan delapan bus.

Akibat bentrokan, empat anggota kepolisian dari Dalmas Polresta Bandung Barat yang membantu petugas Polresta Bandung Tengah, mengalami luka. Masing-masing Bripda Didik mengalami keseleo bagian lengan kanan, Bripda Gilang luka pada bagian mata diduga terkena lemparan batu, Bripda Rudy Irawan luka di bagian lengan dan wajah, dan Yopi luka pada lengan dan wajah.

Kapolesta Bandung Barat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs. Tedy Setiadi membenarkan, luka aparatnya tak parah. “Akibat saling dorong antara petugas dan pedemo, yang ingin masuk ke KPU Jabar,” ujar AKBP Tedy Setiadi.

Kompromi
Menanggapi kemenangan Hade, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto di Jakarta, Selasa (22/4) mengatakan, Ahmad Heryawan-Dede Yusuf mau tidak mau harus berkompromi dengan legislatif agar roda pemerintahan Jabar bisa berjalan baik. Ini perlu, karena Hade yang diusung PKS dan PAN akan berhadapan dengan parpol lain di kursi legislatif Jabar.

Khusus untuk Pilgub Jabar 2008, kata Didik, sejauh ini berjalan baik dan lancar. Salah satu faktor penting keberhasilan, manajemen KPU Jabar dinilai dapat mengelola proses pilkada dengan jumlah pemilih hingga jutaan orang.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay mengatakan, daftar pemilih memang selalu menjadi permasalahan dalam setiap pilkada. Parpol seharusnya bisa mengawal daftar pemilih lebih awal, sehingga DPT disepakati semua pihak.

Menjaga akhlak
Pada bagian lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar dan berbagai ormas Islam menyerukan, agar semua pihak menjunjung sikap dan budaya Jabar yang silih asah, silih asih, silih asuh, termasuk menyikapi hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Adanya ketidakpuasan adalah hal wajar, namun perlu disampaikan dengan bahasa santun dan menjadikan jalur hukum sebagai upaya terakhir.

Seruan itu dikatakan Ketua Umum MUI Jabar, K.H. Hafizh Utsman, Ketua PW Muhammadiyah Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, dan Ketua PW Persis, K.H. Idad Sumarta, saat dihubungi terpisah, Selasa (22/4). Pernyataan sama juga dikemukakan Ketua PW Persatuan Umat Islam (PUI) Jabar K.H. Djadja Djahari, Ketua PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jabar K.H. R. Maulany, dan Ketua PW Mathlaul Anwar, K.H. Fadil Syamsuddin.

Menurut Kiai Hafizh, setiap cagub/cawagub harus menjaga akhlak, baik sebelum maupun sesudah pilgub. “Antarsesama pasangan dan parpol diharapkan bisa menjauhkan diri dari upaya saling gugat,” katanya. (A-71/A-130)***

Sumber: Pikiran Rakyat

DEMO DI BANDUNG RUSUH JALUR PANTURA DIBLOKIR

BANDUNG (Background) - Demo mengevaluasi 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, SBY-Boediono, Kamis (28/1) di halaman Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung berakhir rusuh.Dalam aksi tersebut terjadi aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dari berbagai serikat pekerja dengan petugas Polwiltabes Bandung di pintu gerbang barat dan kerusuhan antara mahasiswa dengan petugas di pintu gerbang timur Gedung Sate.

Petugas menangkap 4 oranig pengunjuk rasa.

Aksi dimulai pukul 1000 itu diikuti sekitar 3 ribu dari berbagai elemen, mahasiswa, buruh dan petani, termasuk juga korban gempa bumi Pangalengan.Para pengunjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Bandung Raya; Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Persis, Politik Rakyat Miskin, SPSI, KSBSI, GOBSI, KBSI dan Gasperindo dalam orasinya seragam menilai, pemerintahan SBY dan Boediono gagal menyelesaikan agenda 100 hari.. Kegagalan tercermin dari ketidakseriusan SBY dalam menegakkan hukum, pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan.Di bidang hokum, dinilai gagal total. Kegagalan dibuktikan dengan tidak tuntasnya penanganan seluruh .kasus korupsi, mafia peradilan dan praktik-praktik kotor di dunia peradilan, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Begitu juga kasus Bank Century yang merugikan negara Rp6,7 triliun.

DI CIREBON

Protes 100 hari kerja duet SBY-Boediono dilakukan ratusan mahasiswa Cirebon dengan cara memblokir Jalur Pantura Cirebon, tepat depan Gedung RRI Kota Cirebon, Kamis (28/1).Akibat pemblokiran yang dilakukan dengan cara tiduran di tengah jalan itu, terjadi kemacetan hingga 2 km tujuan Jawa Tengah-Jakarta atau sebaliknya.Pantauan yang dilakukan di lapangan, aksi mahasiswa tersebut sempat diwarnai keributan dengan aparat, yang kala itu hendak memasuki gedung RRI Cirebon untuk menyampaikan aspirasinya.Bahkan aparat kepolisian juga sempat menghalang-halangi sejumlah wartawan yang ingin mengabadikan kejadian tersebut.Pengalihan kendaraan terpaksa dilakukan karena mahasiswa menolak permintaan aparat agar mahasiswa bergeser ke sisi jalan.Apalagi selain para mahasiswa berbaring di tengah tengah jalan, mereka juga membakar ban bekas sehingga membuat suasana sedikit mencekam.Aksi tersebut baru terhenti .setelah pihak kepolisian memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui RRI untuk disiarkan secara nasional.

DI SURABAYA

Di Surabaya, para pendemo tidak hanya datang dari arah selatan, barat maupun utara. Dari arah timur, ratusan mahasiswa tergabung dalam Front Suara Rakyat (FSR) ikut menggelar unjuk rasa.Di depan Monumen Kapal Selam (Monkasel) Jalan Pemuda Surabaya, FSR mengkritisi pemerintahan SBY-Boediono.menurut Iwan, koordinator aksi, sejak terpilihnya SBY sebagai Presiden kali kedua, ternyata dari 15 program yang ada belum menyentuh persoalan yang ada di negeri ini. Dia mencontohkan program menaikkan upah buruh, pendistribusian tanah kepada buruh tani, serta program pembangunan industri nasional yang bukan lagi industri manufaktur, dan "export oriented".

DI SEMARANG

Topeng wajah Presiden SBY dibakar di Magelang Jateng. Sedangkan di semarang,aksi unjuk rasa juga diwarnai dengan pembakaran NPWP.Aksi mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono di Kabupaten Magelang berlangsung di sebelah timur Alun-Alun.Aksi yang digelar KAMMI itu diwarnai pembakaran topeng wajah presiden oleh mahasiswa.Sebelum dibakar, topeng dua pemimpin itu dilumuri dengan tinta merah, kemudian dibakar dan dibuang ke jalan raya yang padat kendaraan.Sementara di Semarang , massa gabungan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dari berbagai daerah di Jawa Tengah menggelar aksi dengan mendirikan tenda di seputar Taman Menteri Supeno Semarang.Massa menuntut kasus bailout Century diusut tuntas. Dalam aksinya, mereka sempat membakar NPWP, tetapi NPWP timan sebagai aksi "Tolak Bayar Pajak", Mereka menilai pemerintahan SBY Boediono banyak terlibat skandal keuangan.

DI SERANG, BANTEN

Aksi unjuk rasa mengkritisi kegagalan 15 program 100 Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) juga dilakukan Gerakan Mahasiswa Peduli Perubahan (GEMPPA) Banten, di perempatan Ciceri, Kota Serang, berlangsug ricuh.Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa berusaha memblokir jalan protokol di depan Kantor Walikota Serang.Namun petugas dari SamaptaPolres Serang terus berusaha menghalaunya sehingga terjadi dorong-dorong. Salah sato pengunjuk rasa sempat diamankan petugas.Aksi serupa juga dilakukan mahasiswa Untirta Movement Comunity (UMC) Serang dengan menggelar aksi di depan kampusnya di Jalan.Raya Serang-Jakarta, Kota Serang.

DI KARAWANG

Di Karawang, demo sejak pukul 900, dari halaman Kantor Disnakertran Karawang, kemudian mereka menuju gedung DPRD menggunakan sepeda motor,, truk maupun angkot. . Mereka membacakan orasinya secara bergantian, dari SPEK, KASBN, KP - PPBI, LSM Lodaya serta dari HMI. DI SOLO.Aksi unjuk rasa juga digelar mahasiswa dan sejumlah Ormas di Solo. Mereka mereka menuntut Presiden SBY turun dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan pemerintahan.Aksi yang berlangsung di Bundaran Gladag itu diikuti mahasiswa dari BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta, BEM Universitas Sebelas Maret , termasuk sejumlah LSM di kota itu.

DI PALEMBANG

Demo di Palembang, berjalan tertib dan mendapat kawalan super ketat dari aparat keamanan jajaran Polda Sumsel.. Ratusan para demonstran yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional Palembang, dimulai sejak) 930 menggelar orasi di seputaran air mancur.Demo 28 Januari, juga ber-langsung di semua kota besar di Indonesia, di antaranya Lampung, Medan, Makassar.

Protes Gereja tanpa IMB di Hutan Kuta Tandingan Kec. Telukjambe Barat

Aksi Unjuk Rasa LSM Lodaya
Kamis, 23 Juli 2009
KARAWANG - Kamis (23/7), berlangsungnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM Lodaya di Kantor Sat Pol PP
Pemda Karawang, pukul 10.30 Wib waktu setempat.
Aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh seorang Koorlap Sdr. NACE PERMANA, SE. dengan jumlah massa kurang lebih
sekitar 100 Orang, yang pada intinya,

kedatangan mereka yaitu untuk menyampaikan tuntutan agar Sat Pol PP Pemda
Karawang segera membongkar Bangunan Gereja tanpa IMB di Hutan Kuta Tandingan Kec. Telukjambe Barat yang
dibangun oleh Sdr. Limbong.Para pengujuk rasa diterima oleh Kasat Pol PP H. Ade Alamsyah, dalam keterangannya
beliau mengatakan "bahwa Sat Pol PP siap untuk menindaklanjuti dan akan di koordinasikan dengan instansi terkait
lainnya". Kemudian para pengunjuk rasa mendatangi BPN Karawang dan diterima oleh Kepala BPN Karawang Tumpal
Hutape, SH.Dalam hal ini, unras terjadi karena adanya bangunan Gereja yang dibangun tanpa IMB diatas tanah
perhutani sehingga warga masyarakat menolak kehadiran bangunan Gereja tersebut sehingga mereka mendatangi
Pemkab Karawang, Sat Pol PP Pemda Karawang.
Polres Karawang - Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat

Lodaya: Jangan Terjebak Konflik KPUD-Bupati

KARAWANG,Background - Kecaman anggota dewan yang menyudutkan KPUD atas adanya konflik antara KPUD dan Pemkab Karawang terkait dana anggaran pelaksanaan pilkada Karawang 2010, dianggap telah masuk perangkap atau terjebak.Terbukti, bahasa yang digunakan dewan untuk menyikapinya sudah tidak lagi sesuai dengan bahasa yang releven dengan fungsi legislatif melainkan menggunakan bahasa aktivis.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua LSM Lodaya Karawang Nace Permana ketika ditemui RAKA di kantornya, Kamis(14/1) kemarin. Menurutnya, kecaman yang dilontarkan berbagai pihak lewat media itu bukan merupakan solusi akan tetapi justru memperkeruh persoalan. "Seharusnya dewan dan KPUD duduk satu meja dengan legislatif agar tidak permasalahannya terpecahkan dan solusinya didapat," ujar Nace.

Lodaya Karawang dan masyarakat Karawang lainnya, kata Nace, sangat berharap tidak ada lagi friksi sekecil apapun antara KPUD dan Bupati Karawang pada penyelenggaran pilkada Karawang 2010 nanti." Kepada pihak eksekutif kami mengimbau untuk turut serta mensukseskan pelaksanaan pilkada dengan bertolok ukur kepada aturan yang ada dan tidak membuat skema atau alur lain yang tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat ini.Sehubungan, pilkada sudah akan memasuki tahapan," harapnya.

Lebih baik anggota dewan dan eksekutif, lanjut Nace, memberikan perhatian tentang bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat (hak pilih) untuk mensukseskan pilkada. Sehingga persoalan tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar tidak terulang kembali. "Oleh karena itu, diimbau para petinggi atau kader partai politik (parpol) agar tidak membuat statement (komentar) dengan dalih aliansi atau kaukus. Karena hal tersebut tidak menguntungkan bagi masyarakat melainkan hanya menguntungkan bagi mereka yang mencetuskan ide tersebut," tandas Nace.

Untuk saat ini, kewajiban parpol, imbuh Nace, adalah menjaring para bakal calon bupati atau wakil bupati yang memiliki nilai jual kepada masyarakat. Jangan nanti masyarakat disodorkan pada pilihan yang sulit. Tentunya, parpol telah memiliki standarisasi bakal calon (balon) yang akan dijual terutama integritas dan kemampuan si calon tersebut untuk 5 tahun mendatang."Karena ke depan balon bupati dan wakil bukan lagi diukur dari besaran rupiah yang disodorkan kepada parpol melainkan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk 5 tahun mendatang," pungkas Nace.(BG)

0 komentar:

Poskan Komentar